KEBIJAKAN MONETER DAN FISIKAL
MATA KULIAH : SISTEM EKONOMI INDONESIA
PROGRAM STUDI :
S1 ADMINISTRASI BISNIS
BAB I
KEBIJAKAN MONETER DAN FISIKAL
Kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian.
Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh
dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel
utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga.
Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan
kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya
sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia
internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi
masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
1. Pengertian Kebijakan
Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah suatu
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan
dan belanja pemerintah.Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak
jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlahoutput.Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat sertamenurunkan output
industri secara umum.Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan
kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan
pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
a) Permintaan aggregate dan
tingkat aktivitas ekonomi
b) Pola persebaran sumber
daya
c) Distribusi pendapat
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
a) Anggaran Defisit
(Defisit Budget) /
Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah
untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi
stimulus pada perekonomian. Umumnyasangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi
sedang resesif.
b) Anggaran Surplus
(Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannyalebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakanketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)untuk
menurunkan tekanan permintaan.
c) Anggaran Berimbang
(Balanced Budget)
Anggaran berimbang
terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan
pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran
serta meningkatkan disiplin.
2. Peranan Kebijakan
Fiskal Di Sektor Dalam Dan Luar Negeri
Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup
penting dalam menstabilkantingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat
kegiatan ekonomi ke arah tingkatyang dikehendaki. Pandangan ini dalam buku
Keynes yang sekarang menjadi landasandalam perkembangan teori makroekonomi.
Pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda sekali dengan yang dianut
ahli-ahli ekopnomi dan pihak pemerintah di dalamzamanya ahli-ahli ekonomi
Klasik. Ahli ekonomi Klasik menekankan tentang perlunya.menjalankan anggaran
belanja seimbang. Mereka menekankan tentang perlunyamenjalankan sistem pasar
bebas dan mengurangi campur tangan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal
yang aktif dalam perekonomian. Lalu apakah kebijakan fiskal itumemang
diperlukan atai tidak dalam memajukan pertumbuhan perekonomian didalamsuatu
negara.
3. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses
mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan
tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh
atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset
standar bunga pinjaman, , kapitalisasi untuk bank atau
bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui
persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu
kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan
eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi
makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan
kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan
moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh
kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang
kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap
mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral
atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang
dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan
kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter
dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen
sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta
asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila
mengalami kesulitan likuiditas.
4. Jenis-jenis Kebijakan
Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat
diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a) Kebijakan moneter ekspansif
(Monetary expansive policy) adalah suatu kebijakan
dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk
mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan
masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini
disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
b) Kebijakan Moneter
Kontraktif (Monetary contractive policy) adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang
yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan
menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
a) Operasi Pasar Terbuka
(Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka
adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang
beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin
jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau
singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
b) Fasilitas Diskonto
(Discount Rate)
Fasilitas diskonto
adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang
sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah,
pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan
tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
c) Rasio Cadangan Wajib
(Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib
adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,
pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang
beredar, pemerintah menaikkan rasio.
d) Imbauan Moral (Moral
Persuasion)
Himbauan moral adalah
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi
kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
5. Tujuan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan
untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana
tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah
antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang
tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank
Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran
utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem
nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar
sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh
karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk
mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai
tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan
untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter
(seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju
inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian
sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain
operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan
tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau
pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter
berdasarkan Prinsip Syariah.
KESIMPULAN
Sebagaimana kita ketahui
bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga,
dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat
upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
SARAN
Materi mengenai Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini diharapkan
akan lebih dimengerti karena disertai pemahaman mengenai bagaimana
kebijakan-kebijakan itu dapat
mempengaruhi perekonomian di suatu wilayah atau Negara. Dan hubungan antara
kebijakan moneter dan fiskal mempunyai umpan balik antara permintaan dan
penawaran pasar. Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kebijakan tersebut
dalam suatu wilayah atau Negara.
0 komentar: