KEBIJAKAN MONETER DAN FISIKAL
MATA
KULIAH : SISTEM EKONOMI INDONESIA
PROGRAM
STUDI : S1 ADMINISTRASI BISNIS
BAB I
KEBIJAKAN MONETER DAN FISIKAL
A.
Pengertian
Kebijakan Moneter (monetary policy)
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan ouput keseimbangan. Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang beredar.
Kebijakan
moneter dapat berlaku dengan menjalalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
sebagai berikut:
a. Operasi pasar terbuka (open
market operation),
yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities).
b. Fasilitas diskonto (discount
rate), yaitu
pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral
pada bank umum.
c. Rasio cadangan wajib (reserve
requitment ratio),
yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
perbankkan yang harus di simpan pada pemerintah.
d. Imbauan moral (moral
persuasion),
yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, menghimbau perbankan pemberi kredit
agar hati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar
dan menghimbau agar bank meminjamkan uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
B.
Tujuan
Kebijakan Moneter
Seperti halnya kebijakan
ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern (Internal Balance) dan
keseimbangan ekstern (External Balance). Kebijakan intern biasanya diwujudkan
oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya laju inflasi
yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern dipertahankan agar neraca
pembayaran internasional (Balance of Payment) seimbang dalam arti bahwa neraca
pembayaran internasional tidak deficit dan surplus.
Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya Kebijakan Moneter:
1) Stabilitas
Ekonomi
Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan
ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan
arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.
2) Kesempatan
Kerja
Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat.
Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan
ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan
keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya
kemakmuran dapat tercapai.
3) Kestabilan
Harga
Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari
waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli
barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang,
atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.
4) Neraca
Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang
apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang
diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering
menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.
C.
Peranan
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berperan dalam menciptakan kondisi perekonomian
di antaranya sebagai berikut:
1)
Mempertahankan
iklim investasi, dengan tingkat inflasi yang rendah, maka iklim investasi akan
tetap hidup. Jika inflasi rendah, suku bunga bank juga cenderung rendah.
Rendahnya suku bunga bank akan mendorong orang untuk melakukan investasi atau
usaha baru.
2)
Memperluas
kesempatan kerja, kebijakan moneter dapat menciptakan iklim kondusif bagi
berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan
tenaga kerja. Adanya kegiatan ekonomi berarti pula memperluas kesempatan kerja.
3)
Menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadaan ekonomi yang kondusif memungkinkan
terjadinya pertumbuhan ekonomi. Adanya kestabilan nilai kurs mata uang serta
kestabilan harga barang dan jasa sangat dibutuhkan para investor atau pengusaha
dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berjalan baik
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4)
Memperbaiki
kondisi neraca pembayaran, neraca pembayaran nasional dikatakan baik jika
mengalami surplus atau nilai ekspor melebih nilai impor. Untuk mencapai kondisi
tersebut, kebijakan moneter yang terkait dengan mata uang atau nilai kurs
sangat diperlukan. Kebijakan moneter dapat mempertahankan stabilitas kurs
maupun menurunkan ke tingkat yang diinginkan. Dengan suatu tingkat kurs
tertentu, diharapkan barang-barang produksi dalam negeri akan bisa lebih murah
dibanding produk dari negara lain. Kondisi ini meningkatkan daya saing produk dalam
negeri sehingga pada akhirnya akan memperbesar volume ekspor (menciptakan
neraca pembayaran yang surplus).
5)
Menjaga
kestabilan nilai kurs mata uang, untuk menjaga agar nilai kurs mata uang stabil
sesuai yang diharapkan, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa
operasi pasar terbuka. Dalam keadaan apabila nilai kurs mata uang rupiah
merosot tajam dibanding dollar Amerika Serikat, maka Bank Indonesia melakukan
intervensi pasar dengan menjual dollar.
6)
Menjaga
kestabilan harga barang dan jasa, masyarakat membutuhkan keadaan dimana harga
barang dan jasa tetap stabil sehingga dapat menjalankan usahanya. Untuk
menciptakan keadaan seperti itu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan
moneter berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI). Tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan atau menaikkan jumlah uang
yang beredar (JUB). Apabila harga barang dan jasa naik terus-menerus (tidak
stabil) maka Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia agar
jumlah uang yang beredar berkurang sehingga laju kenaikan harga barang dan jasa
dapat dikurangi.
7)
Menurunkan
laju inflasi, apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat
melakukan kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar (JUB). Untuk
menurunkan jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang diambil dapat
berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
atau pun dengan kebijakan moneter lainnya yaitu reserve requirements.
Untuk menurunkan laju inflasi berarti jumlah uang yang beredar harus dikurangi.
Untuk itu, dengan kebijakan reserve requirements, Bank Indonesia
menetapkan kenaikan cadangan minimum dari bank-bank umum.
D.
Fungsi
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen/cara untuk mempengaruhi
perekonomian. Kebijakan moneter sebagai sebuah cara, dipergunakan untuk
mencapai tujuan/sasaran ekonomi yang diharapkan, di antaranya adalah untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperbaiki neraca
pembayaran yang defisit, dan menjaga stabilitas nilai uang.
E.
Pengertian
Kebijakan Fiskal (Fiskal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kodisi
perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang yang beredar, tetapi kebijakan fiskal lebih menekankan
pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang yang berhubungan erat dengan pajak.
Baca Juga : Makalah Kebijakan Moneter dan Fisikal 3
Baca Juga : Makalah Kebijakan Moneter dan Fisikal 3
F.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal mempunyai
beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan
kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal
(luar negeri), serta mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan
fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak,
pinjaman publik, dan subsidi.
G.
Macam-macam
Kebijakan Fiskal
Berikut
ini adalah macam-macam kebijakan fiskal yang meliputi:
a)
Functional
finance, yaitu Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional.
b)
The
managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran.
c)
The
stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini
gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan
menaikkan gaji PNS atau subsidi.
d)
Balance
budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat
penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan
hilang. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan
fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti
pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan
stabilisasi ekonomi, tetapi juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan
pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
Macam-macam
kebijakan anggaran/politik anggaran sebagai berikut:
a)
Anggaran
defisit (defisit budget) kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan pemerintah
untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi
stimulus pada perekonmian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi
sedang resesif.
b)
Anggaran
surplus (surplus budget) kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan
pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang
ekspansi yang memulai memanas (overheating) untuk menenurunkan tekanann
permintaan.
c)
Anggaran
berimbang (balanced budget), yaitu anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran
berimbang yaitu terjadinya kepastian anggaran serta peningatan disiplin.
H.
Peran
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal berperan
memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih baik. Hal ini
dilakukan dengan cara memperbesar atau pun memperkecil pengeluaran pemerintah,
penerimaan pajak dan jumlah transfer oleh pemerintah. Peranan kebijakan fiskal
antara lain sebagai berikut:
a) Menurunkan tingkat inflasi,
untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal
berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Untuk memperkecil
pengeluaran, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menunda
atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya.
Dengan pembatalan atau penundaan tersebut, maka jumlah uang yang beredar di
masyarakat tidak bertambah banyak sehingga laju inflasi dapat
dikurangi/diturunkan. Kebijakan fiskal lainnya adalah dengan mengurangi atau
meniadakan transfer pemerintah. Yang dimaksud transfer pemerintah adalah
pengeluaran tanpa balas jasa langsung, misalnya bantuan bencana alam, beasiswa
pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi. Dengan mengurangi atau
meniadakan transfer pemerintah, maka laju pertambahan uang yang beredar di
masyarakat dapat dikendalikan sehingga laju inflasi juga dapat dikurangi.
b) Meningkatkan produk domestik
bruto, untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil
kebijakan fiskal yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah. Untuk memperbesar
pengeluaran pemerintah, dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan
proyek-proyek pembangunan yang didanai APBN. Dengan adanya proyek-proyek
tersebut maka terjadi permintaan barang dan jasa. Adanya permintaan barang akan
mendorong adanya produksi oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal lainnya
yang dapat meningkatkan produk domestik bruto adalah peningkatan transfer
pemerintah. Transfer pemerintah berupa bantuan bencana alam, beasiswa pelajar,
bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi dapat meningkatkan daya beli
masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan permintaan barang maupun jasa,
yang akhirnya mendorong kegiatan produksi oleh pengusaha.
c) Mengurangi tingkat
pengangguranu, untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat
mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah dan
memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan
pajak terhadap pengusaha dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah untuk mendanai
proyek-proyek pembangunan membutuhkan jasa tenaga kerja, dengan demikian
pengangguran dapat dikurangi. Proyek-proyek tersebut membutuhkan beraneka macam
barang misalnya batu, pasir, batu bata, semen, peralatan, dan sebagainya. Semua
kebutuhan tersebut disediakan oleh masyarakat (pengusaha) yang pastinya
menggunakan tenaga kerja.
d) Meningkatkan pendapatan
masyarakat, pengeluaran pemerintah misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan,
gedung pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit,
militer memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan
tenaga kerja serta memberikan keuntungan pada pengusaha. Penyedia (supplier)
bahan bangunan mendapat keuntungan saat dilaksanakan proyek pembangunan jalan,
jembatan, dan gedung pemerintah. Pedagang peralatan kantor, peralatan rumah
sakit dan peralatan militer mendapat keuntungan saat pemerintah melakukan
pembelian barang.
I.
Fungsi Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan
kebijakan dalam mengelola keuangan negara yaitu yang terdapat pada pos penerimaan
dan pos pengeluaran negara dalam APBN. Dalam pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN mempunyai sejumlah fungsi,
yakni:
1.
Fungsi
otorisasi
Anggaran negara menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2.
Fungsi
perencanaan
Anggaran negara menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3.
Fungsi
pengawasan
Anggaran negara menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
4.
Fungsi
alokasi
Anggaran negara harus diarahkan
untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5.
Fungsi
distribusi
Kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6.
Fungsi
stabilisasi
Anggaran pemerintah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
J.
Hubungan Antara Kebijakan Moneter Dan Fiskal
Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat
berharga, dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa
ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan
balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat
dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar
uang serta pasar surat berharga.
K.
CONTOH KASUS
KESIMPULAN
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi untuk
mengarahkan kodisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal, yaitu Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat
berharga, dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa
ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan.keduanya akan memiliki umpan balik
yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan
upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang
serta pasar surat berharga.
SARAN
Dalam kebijakan fiskal pemerintah harus dapat mengatur
pengeluaran dan pendapatan negara ,masyarakat harus ikut serta dalam
penyeimbangannya dengan membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang
berlaku di Indonesia.
Dalam kebijakan moneter pemerintah dan masyarakat harus
berupaya mencegah inflasi, supaya tidak terjadi lagi krisis moneter.
0 komentar: